Sinergi Bangun Infrastruktur Negeri

Artikel ini aku ikutkan untuk lomba blog yang diselenggarakan DJPPR tahun 2020. Meski gagal, aku nggak kecewa karena aku puas dengan karyaku sendiri. Hanya saja menulis adalah masalah selera. Bisa jadi tulisanku emang kurang masuk dengan selera juri, dan secara presentasi visual emang kalah telak dengan para pemenang yang emang udah bertahun-tahun berkecimpung di dunia blogger

Sebelum dilakukan refocusing APBN tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19, pemerintah telah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp423,3 Triliun dalam rangka akselerasi pembangunan infrastruktur. Akselerasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi dan ekspor, mendukung tranformasi industrialisasi dan mendukung skema pembiayaan kreatif Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti dengan Vialibility Gap Fund (VGF) atau Availability Payment (AP). Khusus untuk penggunaan skema pendanaan KPBU sendiri, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah meneken kerja sama dengan setidaknya tujuh kepala daerah untuk pembiayaan infrastruktur di daerah.

Segenap infrastruktur publik juga telah berhasil dibangun dengan skema pembiayaan ini, diantaranya Proyek KPBU Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan yang berfungsi untuk mendukung arus transportasi dan logistik lintas Sumatera. Kemudian ada pula Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Kota Tangerang Selatan yang diharapkan dapat membantu memperbaiki taraf kualitas hidup dan tingkat kesehatan masyarakat Kota Tangsel. Serta beberapa skema KPBU lainnya. KPBU merupakan terobosan pemerintah dalam hal pengelolaan APBN secara prudent dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta demi terselenggaranya pelayanan publik yang lebih unggul dan berkualitas.

Semarang Kaline (Wis Ora) Banjir

Kita tentu ingat, isu lingkungan kembali menghangat di awal tahun 2020 saat banjir mengepung Ibukota Jakarta di hari pertama bulan Januari. Titik lokasi banjir tersebar hampir di seluruh wilayah dengan ketinggian air dari selutut orang dewasa hingga mencapai atap rumah warga. Ya, banjir. Peristiwa  ini mungkin mengingatkan kita pada sebuah lagu lawas yang berjudul Jangkrik Genggong yang dinyanyikan penyanyi keroncong Waljinah. Penggalan lirik yang sangat familiar di telinga adalah “Semarang kaline banjir....” dinilai sesuai dengan fakta yang terjadi. Kota Semarang memang selalu menjadi langganan banjir. Pada tahun 1990 Semarang pernah diterjang banjir bandang akibat jebolnya talut Sungai kanal banjir barat.

Tahun-tahun setelahnya seolah banjir masih enggan pergi dari kota ini, lantaran 41,02% wilayah Kota Semarang masuk dalam kategori rawan banjir. Hampir setiap tahun terjadi luapan banjir rob yang meluber sampai area pemukiman dan perkantoran seperti Kaligawe dan Kota Lama misalnya. Setiap hujan tiba, banjir juga menggenangi ruas-ruas jalan utama di kota hingga setinggi badan trotoar akibat rendahnya penyerapan drainase. Hal ini seolah telah menjadi pemakluman bagi warga kota Semarang meski tak jarang masih terselip rasa khawatir.  

Kini, Kota Semarang dinilai telah berhasil membebaskan diri dari banjir. Hal ini diapresiasi oleh banyak pihak. Di bawah komando Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, 82,6% wilayah Semarang telah bebas dari banjir dan hanya tersisa pekerjaan rumah sebesar 17,4%-nya. Hal ini tidak lepas dari terobosan yang dilakukan Pemkot Semarang dengan membangun sistem pengendali banjir layaknya di luar negeri. Sistem tersebut terdiri dari pompa-pompa penyedot dengan kendali khusus yang akan bekerja menyedot air di saluran ketika volume lebih dari wajar. 46 Rumah pompa ini mampu menyedot air hingga 50 ribu liter per detik. Sistem ini dimonitor melalui command room dan bersifat real time yang terintegrasi dengan smart infrastruktur PU.

Salah satu rumah pompa yang dimiliki Pemkot Semarang adalah Rumah Pompa Kali Sringin. Pada Januari 2020 lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengunjungi rumah pompa ini dan mengintruksikan penggantian 5 pompa untuk pengendalian banjir di Semarang bagian timur. Hal tersebut diprioritaskan mengingat intensitas hujan yang diprediksikan lebat pada bulan Januari hingga Februari. Sejak Desember 2016 Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana bekerja sama dengan Pemkot Semarang memulai pekerjaan pengendali banjir rob yang dibagi dalam 2 paket pekerjaan yakni sistem polder Sringin dan Tenggang.

Dokumentasi: Instagram @kemenpupr

Pekerjaan penggantian pompa paket I mencakup pembuatan kolam retensi Banjardowo berkapasitas 30 ribu meter kubik, normalisasi dan perbaikan parapet Kali Sringin, serta pembangunan pintu muara dan polder Kali Sringin dengan tanggul dari Kali Tenggang ke Sringin dengan pendanaan APBN 2016-2019 multiyears senilai Rp202,12 miliar rupiah. Sementara pekerjaan paket II berupa pembuatan kolam retensi Rusunawa Kaligawe berkapasitas 66 ribu meter kubik, pembuatan pintu muara dan polder Kali Tenggang yang dilengkapi pompa berkapasitas 6 x 2 m³/detik dengan tanggul penahan di kawasan terminal dan industri Terboyo serta normalisasi dan perbaikan parapet Kali Tenggang dengan pendanaan APBN 2016-2019 multiyears senilai Rp259,26 miliar rupiah.

Kendati demikian masih ada satu pekerjaan rumah untuk mengatasi kemacetan akibat banjir rob di area pantai utara Jawa Tengah yang merupakan jalur utama dari dan menuju Semarang. Selaras dengan proyek jalan tol trans Jawa yang digagas pemerintah, pemerintah akan membangun jalan Tol Semarang-Demak sepanjang 27 Km yang terintegrasi dengan tanggul laut Kota Semarang. Proyek ini menggunakan skema KPBU dan telah disepakati oleh Menteri Keuangan dan Menteri  PUPR melalui penandatanganan perjanjian pada September 2019 silam. Menteri PUPR berpendapat bahwa pembuatan tanggul, rumah pompa, hingga tol yang terintegrasi dengan tanggul laut diharapkan dapat mengatasi dampak banjir rob yang kerap menggenang jalan nasional di utara Jawa Tengah.

Dokumentasi: Instagram @kemenpupr

Keberhasilan dalam membebaskan diri dari banjir karena luapan sungai maupun banjir karena air laut (rob) dipercaya mendatangkan manfaat ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Mengingat, hampir beberapa kali dalam setahun Semarang selalu dilanda banjir yang memutus mobilitas orang maupun barang. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi semua kalangan baik pengusaha maupun mayarakat di pemukiman yang terdampak. Disamping kelancaran arus lalu lintas, transportasi dan distribusi logistik, ke depannya diharapkan lingkungan yang sempat mengalami penurunan harga pasar karena dianggap tidak layak huni akibat langganan banjir dapat berbenah kembali. Terlebih area pantura Jawa Tengah merupakan kawasan industri yang aktif dengan kegiatan ekonomi yang padat. Oleh karena itu, peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jalan baru yang dilengkapi dengan teknologi anti banjir rob, tentu dapat meningkatkan daya saing ekonomi Jawa Tengah yang berimplikasi pada ekonomi nasional.

Kreativitas dalam pengelolaan APBN dengan KPBU menjadi contoh nyata bahwa Indonesia memiliki daya saing ekonomi yang mumpuni di kancah internasional. Menjaga kebersihan lingkungan dan aset negara dapat menjadi refleksi sekaligus tanggung jawab kita bersama sebagai wujud terimakasih kepada negara, yang telah hadir untuk memenuhi hajat hidup rakyatnya. Wujud sederhana kepedulian dapat diimplementasikan dengan cara tidak merusak, tidak mengambil sebagian atau seluruh komponen aset, serta ikut serta mengawasi dan melaporkan pelanggaran atas fasilitas publik yang digunakan bagi kepentingan umum.  Sebab Ini Punya Kita, dan Ini Untuk Kita.